cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
ludovikusbomanwadu@unikama.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ludovikusbomanwadu@unikama.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Moral Kemasyarakatan
Published by Universitas Kanjuruhan Malang
ISSN : -     EISSN : 25274821     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences
Journal Moral Kemasyarakatan is published by the Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Study Program of Universitas Kanjuruhan Malang and Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) of East Java, which includes the results of research on character, moral action and actions that have positive values ​​in all areas of community life. The purpose of the Moral Society's journal is to provide a forum for exchange of ideas, principles and processes regarding the behavior and actions of human actions that cover all areas of life in society. Frequency of issue per year as much as 2 times in June and December
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2016): Volume 1, Nomor 1 - Juni 2016" : 6 Documents clear
PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA BAGI MASYARAKAT SEBAGAI MODAL DASAR PERTAHANAN NASIONAL NKRI Purwito Adi
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 1 No 1 (2016): Volume 1, Nomor 1 - Juni 2016
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.611 KB) | DOI: 10.21067/jmk.v1i1.1185

Abstract

Penelitian ini menggunakan pedekatan deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus dari berita mas media baik media cetak maupun elektronik. Serta  kepustakaan, Tahapan penelitian awal pembuatan desain,pengumpulan data/informasi analisis data dan pelaporan. Pembudayaan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bersifat imperatif. Dengan demikian semua komponen bangsa, lebih-lebih para pemegang jabatan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah, lembaga negara dan Kepemimpinan negara berkewajiban menjalankan amanat di maksud. Demi pertahanan negara ,untuk tegaknya sistem kenegaraan Pancasila, Pemerintah berkewajiban memndidikkan dan membudayakan nilai-nilai dasar negara (ideologi nasional) bagi generasi penerus untuk mempertahankan integritas NKRI. Pemikiran untuk pelakasanaan  pembudayaan nilai-nilai dasar negara, seyogyanya dikembangkan secara melembaga,konsepsional dan fungsional oleh negara dengan mendaya gunakan semua kelembagaan dan komponen bangsa.
PENGARUH PROFESI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN DI KABUPATEN MALANG Sulthon Miladiyanto
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 1 No 1 (2016): Volume 1, Nomor 1 - Juni 2016
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.12 KB) | DOI: 10.21067/jmk.v1i1.1186

Abstract

Perceraian menjadi masalah yang serius dalam sebuah rumah tangga, yang tidak boleh diremehkan. Dampak dari perceraian bukan hanya melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, tetapi juga anak-anak dan keluarga. Metode Penelitian perceraian menggunakan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Kepanjen. Tingginya perceraian sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Proses pereraian yang diterima Pengadilan Negeri Kepanjen diajukan tidak hanya oleh TKI tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga dapat dikatakan permasalahan tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. jika dianalisa sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI. Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi.
PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN MENENGAH “SEKOLAH KEBANGSAAN “ DI DAERAH TERPENCIL,TERTINGGAL,TERLUAR DAN PERBATASAN SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PKn Suciati Suciati; Ariningsih Ariningsih
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 1 No 1 (2016): Volume 1, Nomor 1 - Juni 2016
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.556 KB) | DOI: 10.21067/jmk.v1i1.1188

Abstract

Wilayah perbatasan merupakan kawasan strategis karena letaknya yang langsung berhadapan dengan wilayah negara lain. Persoalannya adalah potensi wilayah perbatasan yang sangat besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga wilayah perbatasan selalu tergolong sebagai kawasan yang tertinggal,terisolir,terpencil,dan belum berkembang. termasuk pula dibidang pendidikan, bahwa  wilayah perbatasan sebagaimana halnya didaerah daerah lain tingkat pendidikan masyarakat relatif lebih rendahjika dibandingkan dengan daerah daerah lain. Persebaran saran dan prasarana yang tidak dapat menjangkau desa-desa yang letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan,mengakibatkan  pelayanan pendidikan diwilayah perbatasan selalu tertinggal dibanding daerah lainnya (Tri Poetranto,2003). Untuk itu, pembentukan wawasan kejuangan melalui pendidikan kebangsaan sangat diperlukan, sebagai modal partisipasi masyarakat dalam mengisi pembangunan, terutama masyarakat perbatasan karena mereka memiliki aktivitas kesehariannya selalu bersama dengan penduduk negara tetangga. Perkembangan dan kemajuan daerah perbatasan menjadi simbol dan kebanggaan bangsa sekaligus menjadi pintu gerbang dan cerminan bangsa indonesia di dunia internasional, khususnya negara yang berbatasan langsung.
KEKUASAAN YANG TERPUSAT PADA SEKELOMPOK KECIL ELIT DAN MUNCULNYA KEBENCIAN SOSIAL BUDAYA TERSELUBUNG PADA MASYARAKAT INDONESIA PASCA REFORMASI Dasim Budimansyah
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 1 No 1 (2016): Volume 1, Nomor 1 - Juni 2016
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.924 KB) | DOI: 10.21067/jmk.v1i1.1183

Abstract

Artikel ini membahas saling keterkaitan antara merebaknya kekuasaan yang terpusat pada sekelompok kecil elit (oligarchy) dan  munculnya kebencian sosial budaya terselubung (socio-cultural animosity pada masyarakat Indonesia pasca reformasi. Argumentasinya adalah bahwa persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif yang lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu Indonesia perlu menyiptakan civic culture sebagai kesepakatan budaya untuk membangun kerukunan antarkelompok masyarakat dan salah satu medianya yang paling potensial adalah melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
POSISI AKADEMIK PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) DAN MUATAN/MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DALAM KONTEKS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL Udin S. Winataputra
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 1 No 1 (2016): Volume 1, Nomor 1 - Juni 2016
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.699 KB) | DOI: 10.21067/jmk.v1i1.1184

Abstract

Epistemologically civic/citizenship education studies has been accentuated by continuous discourses  on the ideals, instrumentation, and praxis of educating citizens for democratic citizenship. It was idealised by collective awarenes and committment of govement and civic educators community to substantiate the ideas of education for citizenship. It has also to be  the case for Indonesian citizenship/civic education. To be noted that along its six decades of educational history since 1946 it has been continually functioned as a vehicle for character building. This article briefly present a recent conceptual discourses dealing with learning outcomes of civic education for the next Indonesian 2045 era. It is encouraged that further discourses would firstly, enriched the state of the art of Pancasila and Civic Education, and secondly to reconvince its status within the Indonesia curriculum system.
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DILUAR NEGERI DALAM TINJAUAN YURIDIS Abdul Halim; Carina Rizky Ardhani
Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol 1 No 1 (2016): Volume 1, Nomor 1 - Juni 2016
Publisher : Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.764 KB) | DOI: 10.21067/jmk.v1i1.1187

Abstract

Perkawinan beda agama di indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam  prakteknya ada cara yang biasanya ditempuh pasangan oleh pasangan beda agama salah satunya melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri dan mendaftarkan perkawinannya di kantor Pencatatan Perkawinan  tempat tinggal mereka menurut pasal 56 UU No. Tahun 1974 “Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah  bilamana dilakukan  menurut  hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan  dan  bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan – ketentuan Undang – undang ini. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus di daftarkan di kantor Pencatatan Perkawinan di tempat tinggal mereka.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2023): Volume 8, Nomor 1 - Juni 2023 Vol 8 No 2 (2023): Desember - Article in progress Vol 7 No 2 (2022): Volume 7, Nomor 2 - Desember 2022 Vol 7 No 1 (2022): Volume 7, Nomor 1 - Juni 2022 Vol 6 No 2 (2021): Volume 6, Nomor 2 - Desember 2021 Vol 6 No 1 (2021): Volume 4, Nomor 1J - uni 2021 Vol 5 No 2 (2020): Volume 4, Nomor 2 - Desember 2020 Vol 5 No 1 (2020): Volume 5, Nomor 1 - Juni 2020 Vol 4 No 2 (2019): Volume 4, Nomor 2 - Desember 2019 Vol 4 No 1 (2019): Volume 4, Nomor 1 - Juni 2019 Vol 3 No 2 (2018): Volume 3, Nomor 2 - Desember 2018 Vol 3 No 1 (2018): Volume 3, Nomor 1 - Juni 2018 Vol 2 No 2 (2017): Desember Vol 2 No 1 (2017): Juni Vol 1 No 1 (2016): Volume 1, Nomor 1 - Juni 2016 Vol 1 No 2 (2016): Desember More Issue